Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menegaskan larangan menerima gratifikasi bagi seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkeu yang telah ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal 27 Januari 2017 lalu. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PMK-83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkeu. Dalam PMK terbaru penegasan larangan menerima gratifikasi bagi pegawai Kemenkeu tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berbunyi, “ASN Kemenkeu memiliki kewajiban untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.” Masih dalam pasal yang sama, dijelaskan bahwa ASN Kemenkeu berkewajiban untuk melaporkan gratifikasi tersebut melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan akan kewajiban pegawai Kemenkeu menolak gratifikasi merupakan hal baru yang diatur PMK 7/PMK.09/2017 yang belum diatur dalam PMK sebelumnya. Jenis gratifikasi sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan antara lain gratifikasi yang diterima dan/atau ditolak oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, serta gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan antara lain gratifikasi yang terkait dengan kedinasan seperti seminar kit, suvenir, hadiah yang berlaku umum dalam sebuah seminar atau workshop, serta gratifikasi yang tidak terkait kedinasan seperti diskon, voucher, point rewards yang berlaku umum, pemberian dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, ulang tahun, atau kegiatan keagamaan dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000.

Pegawai yang menerima/menolak gratifikasi dapat melaporkan gratifikasi tersebut melalui UPG paling lambat dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterima/ditolaknya gratifikasi. Selain itu, ia dapat melaporkan gratifikasi langsung ke KPK maksimal 30 hari kerja sejak diterima/ditolaknya gratifikasi. Setelah dilakukan analisis oleh UPG maupun KPK barang gratifikasi tersebut akan ditetapkan menjadi milik negara, milik unit kerja, ataupun milik penerima gratifikasi. Jika barang gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, penerima wajib menyetorkan barang tersebut maksimal 7 hari kerja ke KPK, atau ke UPG jika barang tersebut ditetapkan menjadi milik unit kerja.

UPG maupun KPK memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada pelapor gratifikasi dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Identitas pelapor gratifikasi hanya dapat diungkap untuk keperluan bahan pertimbangan (management tools), UPG, dan KPK. Jadi, jangan ragu untuk laporkan gratifikasi yang Anda terima. Wujudkan Kementerian Keuangan yang bersih  dan bebas korupsi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *